MENYONGSONG IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA MANDIRI DI SMAR

Terdapat usulan saran dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengenai bab mengenai penghasilan guru di semua jenjang pendidikan baik PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA di RUU Sisdiknas yang turut menjadi sorotan oleh beberapa pihak. Saran serta usulan IGI ini diutarakan melalui Rapat Koordinasi Komisi X DPR RI Channel, tanggal 5 September 2022. Dimana dalam kesempatan tersebut IGI mengungkapkan bahwa bab penghasilan guru di RUU Sisdiknas perlu dilakukan perbaikan ke arah yang lebih eksplisit. Seperti yang diketahui bersama dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada poin a dijelaskan mengenai penghasilan guru. Dalam Undang- undangn nomor 14 tahun 2005 terdapat narasi seperti berikut ini : “Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup,” “Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai,” Sementara, di dalam RUU Sisdiknas terdapat pernyataan bahwa guru berhak “Memperoleh penghasilan atau pengupahan dan jaminan sosial dengan ketentuan peraturan perundang-u...

Berikut ini adalah sasaran DAK Non Fisik berdasarkan pada anggaran tahun 2023: 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp53,6 triliun untuk sasaran sebanyak 44.204.139 peserta didik di 26.553 sekolah. 2. BOP PAUD Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp3,9 triliun untuk sekitar 6,1 juta peserta didik di 3.174 PAUD. 3. BOP Pendidikan Kesetaraan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan dengan pagu sekitar 1,5 triliun untuk sekitar 856.542 peserta didik di 733 satuan Pendidikan. 4. TPG ASND Untuk tunjangan profesi guru (TPG) ASND dengan pagu anggaran Rp50,4 triliun untuk total sasaran mencapai 1.109.253 yang terbagi menjadi guru PNSD sebanyak 998.824 dan guru PPPK sebanyak 110.429. 5. Tambahan Penghasilan Guru ASND Tambahan penghasilan guru (TAMSIL) ASND yaitu dengan pagu anggaran sekitar 1,4 triliun kepada guru PNSD sebanyak 161.594 dan guru PPPK sebanyak 365.786. 6. TKG ASND di Daerah Khusus Untuk tunjangan khusus g...

8.alasan PGRI wajib di libatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan  1. PGRI organisasi profesi guru tertua, 1912 PGHB, 1932 PGI, 1945 PGRI 2.PGRI terbesar di Indonesia dengan 3,4 juta anggota serta kepengurusan yang tersebar mulaidari ranting Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pengurus Besar di tingkat nasional 3.Sifat unitaristik, independen, non partisan 4.Pemilik kode etik guru pertama di Indonesia pada Kongres PGRI XII di Jakarta 5.Perangkat kelengkapan LKBH, BPLP/YPLP, APKS, PSLCC, LKKP, Perempuan PGRI 6.PGRI tergabung dengan Educational Internasional yang terdiri dari 172 Negara dan juga berafiliasi dengan ASEAN Council of Teachers 7.Ikut melahirkan UU Sisdiknas 2003 dan UU Guru dan Dosen 2005 8.Kepres 78/1994, 25 November Hari Lahir PGRI Hari Guru Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 537/sipres/A6/VIII/2022 *RUU Sisdiknas Bawa Berita Baik bagi Guru* *Jakarta, 29 Agustus 2022* --- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus memperjuangkan kesejahteraan para pendidik di Indonesia. Upaya tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang mendorong diberikannya penghasilan layak bagi semua guru.  “RUU Sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapat penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kepada guru. RUU ini mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN (aparatur sipil negara) maupun non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dikatakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril melalui Taklimat Media secara virtual, Senin (29/8) ...